Mencoba Menjumlah Angka Umr Dki 2020

Besarnya UMR DKI 2020 telah sanggup diperkirakan dari di saat ini. Bilamana merujuk ke rumus penentuan upah minimum yang ditetapkan pada PP No. 78 Tahun 2015 perihal Pengupahan , peningkatan upah minimum tahun sesudahnya yakni tingkat inflasi + angka perkembangan ekonomi nasional. Sehingga diperkirakan peningkatan UMR DKI 2020 tak akan jauh-jauh dari 8.03 % selaku besaran peningkatan upah 2019.

Misalnya saja angka inflasi di tahun 2019 yakni 3 ,7 % dengan perkembangan ekonomi 5 ,3 % maka peningkatan UMR DKI 2020 sekitar 9 %. Pemerintah menentukan capaian inflasi di tahun 2019 tak akan melebihi tahun sebelumnya dan optimis sanggup diwujudkan. Selama ini pemerintah senantiasa berhasil menjaga kestabilan angka inflasi di level rendah berkisar 3 ,5 %. Sedangkan untuk perkembangan ekonomi , Bank Dunia memprediksi perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia berada di angka 5 ,3% . Dengan begitu peningkatan upah minimum di Indonesia yakni penjumlahan angka inflasi 3 ,5 % ditambah perkembangan ekonomi 5 ,3%  sehingga ditemukan 8 ,8 %. Sehingga jikalau UMR DKI Jakarta tahun 2019 yakni Rp.3.976.358 maka dengan penambahan 8 ,8 % akan ditemukan nilai UMR DKI 2020 sebesar Rp.4.325.000.

Sebagai perbandingan , berikut nilai UMP dari seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2019. Untuk nilainya di tahun 2020 maka tinggal disertakan 8 ,8 % dari besaran UMP tahun 2019 tersebut :

- Provinsi Aceh Rp 2.935.985
- Provinsi Sumatera Utara Rp 2.303.402
- Provinsi Sumatera Barat Rp 2.289.228
- Provinsi Riau Rp 2.662.025
- Provinsi Kepulauan Riau Rp 2.769.754
- Provinsi Jambi Rp 2.423.888
- Provinsi Sumatera Selatan Rp 2.804.453
- Provinsi Bangka Belitung Rp 2.976.705
- Provinsi Bengkulu Rp 2.040.406
- Provinsi Lampung Rp 2.241.269
- Provinsi DKI Jakarta Rp 3.940.972
- Provinsi Jawa Barat Rp 1.668.372
- Provinsi Banten Rp 2.267.965
- Provinsi Jawa Tengah Rp 1.605.396
- Provinsi Daerah spesial Yogyakarta Rp 1.570.922
- Provinsi Jawa Timur Rp 1.630.058
- Provinsi Bali Rp 2.297.967
- Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp 1.971.547
- Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp 1.793.298
- Provinsi Kalimantan Utara Rp 2.765.463
- Provinsi Kalimantan Barat Rp 2.211.266
- Provinsi Kalimantan Tengah Rp 2.615.735
- Provinsi Kalimantan Selatan Rp 2.651.781
- Provinsi Kalimantan Timur Rp 2.747.560
- Provinsi Sulawesi Utara Rp 3.051.076
- Provinsi Sulawesi Barat Rp 2.369.670
- Provinsi Sulawesi Tengah Rp 2.123.040
- Provinsi Sulawesi Tenggara Rp 2.351.869
- Provinsi Sulawesi Selatan Rp 2.860.382
- Provinsi Gorontalo Rp 2.384.020
- Provinsi Maluku Rp 2.400.664
- Provinsi Maluku Utara Rp 2.319.427
- Provinsi Papua Barat Rp 2.881.160
- Provinsi Papua Rp 3.128.170

Penentuan upah dijalankan tiap tahun melalui proses panjang. Pertama-tama Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang beranggotakan birokrat , akademisi , buruh dan pebisnis menyelenggarakan rapat , membentuk tim survei yang hendak turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah keperluan yang dibutuhkan oleh pegawai , karyawan dan buruh. Usai survei ke sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif , dihasilkan angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Mempertimbangkan KHL , maka DPD pun merekomendasikan besaran upah minimum regional (UMR) ke Gubernur untuk ditandatangani.