Perkiraan Umr Tangerang Selatan 2020 Dan Kota-Kota Lain Provinsi Banten

Tangerang Selatan yang disingkat Tangsel merupakan suatu kota yang berada di Provinsi Banten. Kota ini berada 30 km segi barat Jakarta dan 90 km segi tenggara kota Serang. Kota Tangsel merupakan kota paling besar kedua di Provinsi Banten sesudah Kota Tangerang dan paling besar kelima untuk Jabodetabek sesudah Jakarta , Bekasi , Tangerang , dan Depok. Kota ini sendiri  selaku hasil pemekaran Kabupaten Tangerang.

Struktur ekonomi kota Tangsel dikuasai sektor tersier termasuk pengangkutan dan komunikasi , jual beli hotel dan kedai makanan , jasa-jasa dan bank , persewaan dan jasa perusahaan , dengan bantuan mendekati 90%. Tak heran bila di kota Tangerang Selatan banyak pekerja yang melakukan pekerjaan di banyak sekali perusahaan yang tersebar di sejumlah kawasan industri. Tak berlawanan dengan kota lain yang berdekatan , besaran upah minimum regional (UMR) atau upah minimum kota (UMK) pun cukup tinggi dan nyaris sama dengan UMK DKI Jakarta selaku ibukota negara.

Perlu dikenali , Upah Minimum Kota (UMK) untuk Tangerang Selatan 2019 sudah ditetapkan pemerintah provinsi Banten yakni senilai Rp 3.841.368. UMR Tangsel 2019 tersebut naik Rp 300.000 dari tahun 2018 yang cuma Rp 3 ,5 juta. Bila mengacu pada besarnya peningkatan di tahun 2019 yang meraih 8 ,03 persen maka diperkirakan nilai UMR Tangerang Selatan 2020 akan sebesar Rp.4.150.000. UMR Tangerang Selatan 2020 diperkirakan tetap menjadi yang tertinggi ketiga di provinsi Banten sesudah Kota Cilegon dan Kota Tangerang.

Berikut besaran jumlah UMK Kabupaten/Kota di provinsi Banten Tahun 2019 selaku pola untuk menjumlah besaran UMK pada tahun 2020 :

- Kabupaten Pandeglang Rp2.542.539 ,13
- Kabupaten Serang Rp3.827.193 , 39
- Kota Cilegon Rp3.913.078 , 44
- Kota Tangerang Selatan Rp3.841.368 ,19
- Kabupaten Tangerang Rp3.841.368 ,19
- Kota Tangerang Selatan Rp3.841.368 ,19
- Kabupaten Serang Rp3 827.193 , 39
- Kabupaten Lebak Rp2.498.068 , 44

Sejumlah peraturan yang menjadi dasar aturan penetapan UMK yakni UU No. 13 tahun 2013 perihal Ketenagakerjaan , PP No. 78 tahun 2015 wacana pengupahan , Instruksi Presiden No. 9 tahun 2013 wacana Kebijakan Penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Pekerja , Permenaker No. 13 tahun 2012 wacana Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. Di samping itu memperhitungkan juga besarnya inflasi nasional , dan tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan bersangkutan.

Perusahaan yang tak bisa mewujudkan UMK maka pemerintah pun  sudah membuka layanan ajuan penangguhan UMK semenjak SK diterbitkan hingga 10 hari sebelum UMK modern berlaku. Lama penangguhan mulai 6 hingga 12 bulan tergantung hasil verifikasi. Pengusaha yang tak bisa mengeluarkan duit upah sesuai UMK sanggup menyodorkan penangguhan ke Disnaker lokal dengan menenteng syarat-syarat : naskah orisinil akad tertulis antara pebisnis dengan serikat buruh atau buruh perusahaan bersangkutan , pembukuan keuangan perusahaan termasuk neraca , perkiraan rugi/laba serta penjelasan-penjelasan untuk dua tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik , salinan akte pendirian perusahaan , data upah menurut jabatan karyawan , jumlah seluruh karyawan dan jumlah yang dimintakan penangguhan , serta kemajuan buatan dan pemasaran dalam dua tahun terakhir , ditambah rencana buatan dan pemasaran dua tahun ke depan.